Majelis Nasional Prancis (National Assembly) resmi menolak bagian pendapatan (revenue section) dari Rancangan Undang-Undang Keuangan 2027. Penolakan ini secara otomatis mengesampingkan dan membatalkan sejumlah proposal pajak kripto kontroversial yang sempat dimasukkan oleh para anggota parlemen, termasuk kewajiban pelaporan dompet kripto self-custody senilai €100.000 atau lebih serta pemajakan atas konversi kripto ke stablecoin.
Langkah politik ini memberikan ketenangan singkat bagi para pemegang dan pelaku industri aset digital di Prancis, meskipun wacana regulasi ketat diperkirakan belum sepenuhnya gugur.
Pembatalan Dua Amandemen Utama Sektor Kripto
Keputusan penolakan paket pendapatan anggaran negara ini berdampak langsung pada dua regulasi kripto utama yang sebelumnya sempat disetujui dalam amandemen pembuka:
Wajib Lapor Dompet Self-Custody (€100.000+): Amandemen I-2701 sebelumnya mewajibkan wajib pajak Prancis melaporkan seluruh aset kripto yang disimpan di dompet pribadi (hardware wallet maupun software wallet non-kustodian) jika nilainya mencapai atau melebihi €100.000 per 31 Desember. Sanksi denda tidak patuh bahkan diusulkan hingga €10.000.
Pemajakan Keuntungan Konversi ke Stablecoin: Proposal amandemen lainnya mengincar pengenaan pajak atas keuntungan (capital gains) saat pengguna menukarkan aset kripto ke stablecoin yang dikategorikan sebagai Electronic Money Tokens (EMT) berdasarkan regulasi MiCA Uni Eropa.
Karena seluruh paket pendapatan anggaran ditolak dalam pemungutan suara Majelis Nasional, kedua amandemen tersebut kehilangan dasar hukum untuk dimasukkan ke dalam teks akhir RUU Keuangan.
Alasan Penolakan dan Prosedur Legislatif Selanjutnya
Gugurnya amandemen kripto ini bukan disebabkan oleh penolakan anggota parlemen atas isi regulasi kripto itu sendiri, melainkan akibat penolakan total terhadap pilar anggaran pendapatan negara secara keseluruhan.
Gagal di Tingkat Majelis Nasional: Hasil pemungutan suara Majelis Nasional menolak bagian pendapatan RUU Keuangan dengan hasil mutlak, sehingga membatalkan seluruh perubahan amandemen yang baru saja dimasukkan.
Proses Berlanjut ke Senat: RUU Keuangan akan beralih ke Senat Prancis untuk dibahas. Pihak pemerintah atau anggota Senat memiliki hak untuk mengajukan kembali amandemen terkait self-custody maupun pajak stablecoin dalam sesi perdebatan mendatang.
Celah Pelaporan Dompet Pribadi: Upaya pengenalan batas €100.000 dilakukan untuk menutup celah regulasi Data Administrative Cooperation (DAC8) Uni Eropa yang fokus pada pelaporan platform terpusat (CEX), namun belum menjangkau dompet mandiri (self-custody).
Implikasi bagi Komunitas Kripto dan Investor di Prancis
Gugurnya amandemen ini membawa kejelasan sementara bagi lanskap pajak aset digital di Prancis:
Tidak Ada Transaksi Kena Pajak Tambahan: Konversi aset kripto ke stablecoin masih mengikuti kerangka kerja lama yang menangguhkan kewajiban pajak capital gains hingga aset dicairkan ke mata uang fiat.
Perlindungan Privasi Dompet Mandiri: Pemilik hardware wallet seperti Ledger atau Trezor di Prancis tidak diwajibkan melakukan pendaftaran khusus untuk dompet bernilai tinggi saat ini.
Kewaspadaan Tetap Diperlukan: Tingginya dukungan awal di Majelis Nasional terhadap kewajiban pelaporan dompet mandiri menandakan bahwa isu pelaporan aset self-custody berpotensi diusung kembali dalam formulasi RUU Keuangan masa depan.
Kesimpulan
Penolakan bagian anggaran oleh Majelis Nasional Prancis secara efektif menghentikan ancaman pajak konversi stablecoin dan pengetatan pelaporan dompet kripto self-custody €100.000. Meskipun industri mendapat ruang napas, arah regulasi pemerintah Prancis mengindikasikan bahwa pengawasan atas aset self-custody akan tetap menjadi fokus utama regulator di masa depan.